- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/33453 Tahun 2019 tentang Penetapan Koordinator Layanan Sertifikasi Daerah
- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Halal BPJPH dan Satuan Tugas Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah
- Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Tugas Koordinator dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah
- Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengermbangan Harta Benda Wakaf
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Peraturan BWI Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang
- Keputusan Kepala BPJPH Nomor 177 Tentang Penetapan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Sebagai Lembaga Pemeriksa Halal
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Fatwa MUI Nomor: 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT Bio Farma (Persero)
- Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubanahn Status Harta Benda Wakaf